Esai: Membaca 'Negeri Satu Tafsir' Cak Nun

Membaca 'Negeri Satu Tafsir' Cak Nun - Oleh Ahmad Soleh

Membaca puisi atau syair memang membutuhkan beberapa perangkat untuk mamahaminya. Setidak-tidaknya, dalam menafsirkan karya sastra puisi kita membutuhkan tafsir teks dan tafsir konteks. Tafsiran teks, di dalamnya termasuk logika, pencitraan bahasa, rasa, dan intuisi. Sementara tafsir konteks, di dalamnya termasuk kehidupan si pengarang dan realitas seperti apa yang membentuknya.

Memang tak semua syair menggunakan kata-kata bersayap, kiasan, atau bahasa yang berunga-bunga, ada pula syair atau puisi yang lebih memilih jujur dengan bahasa yang lugas dan apa adanya. Dalam puisi semacam ini penggambaran realitas, kritik sosial, suasana politik, maupun suasana batin si pengarang akan lebih mudah kita tebak. Dengan begitu, meski tak mudah menafsirkan puisi, minimal kita bisa tahu maksud dari si pengarang. Puisi-puisi semacam ini bisa kita temukan pada beberapa penulis kenamaan, seperti WS Rendra, Wiji Thukul, dan Emha Ainun Najib alias Cak Nun.

Siang tadi, saya membaca-baca kembali puisi Cak Nun dalam salah satu bukunya berjudul Sesobek Buku Harian Indonesia terbitan Bentang Pustaka. Di antara puisi-puisi di dalamnya yang memiliki kedalaman makna, terutama jika dibedah dalam segi teks dan konteksnya, ada satu puisi yang saya rasa menarik untuk kembali kita baca dan renungkan.

Puisi tersebut berjudul “Syair Satu Penafsiran”. Untuk pembaca sekalian akan saya kutip puisi yang ditulis tahun 1983 tersebut, sebagai berikut:

Syair Satu Penafsiran

Negeri dengan satu tangan
Mengetuk jidatmu, untuk tunduk
Dan bersekutu.

Negeri dengan satu penafsiran
Menjerat ekormu, bergerombol di kandang
Sebagai cara tunggal untuk bersatu.

Negeri dengan satu pilihan
Sampai pun tak memilih
Tak dianggap pilihan.

Apakah kebenaran?
Ialah kata kekuasaan
Apakah keadilan?
Ialah sabda atasan

Apakah keseimbangan
Kesamarataan
Kemajuan
Perkembangan
Peningkatan
Kebijaksanaan

Tergantung surat keputusan

1983

Jika kita melihat maknanya pada lapis teks, kita bisa menangkap bagaimana gambaran sebuah negeri yang segala-galanya diatur oleh satu kepala, satu otak, dan satu tangan. Maka, tak mungkin Cak Nun sedang berbicara negeri yang demokratis. Melainkan negeri yang begitu otoriter, tangan besi, dan kejam terhadap rakyat. Bahkan, kita (rakyat) tak punya pilihan, “sampai pun tak memilih, tak dianggap pilihan”. Tak bisa tidak, harus setuju apa maunya kekuasaan.

Berbicara rasa, dalam puisi ini tentu menggambarkan ketidakberdayaan orang di luar kekuasaan. Siapa lagi kalau bukan rakyat. Semua mesti tunduk pada “atasan” dan segala hal yang diatur dalam “surat keputusan”. Siapa yang memutuskan? Siapa lagi kalau bukan si atasan yang punya kuasa atas segala kekuasaan.

Pada lapis konteks, jika kita lihat tahun dibuatnya puisi ini, yakni 1983, jelas sekali Cak Nun kala itu tengah berada di dalam pusaran gelombang rezim Orde Baru. Jika kembali kita baca sejarah secara jernih, kita akan mendapatkan gamabran bagaimana dinamika politik dan kebangsaan pada masa-masa itu. Salah satunya, semua mesti tunduk dan manut apa kata “atasan”.

Lebih-lebih, puisi ini juga menjadi gambaran bagaimana Cak Nun memiliki sebuah kegelisahan akan kehidupan demokrasi dan kebebasan di Indonesia yang masih berada pada titik terendahnya. Pembungkaman di mana-mana, kebebasan pers tidak ada, aktivis dan yang bersuara berbeda dengan penguasa ditangkap, pejuang kebenaran dan kemanusiaan dihilangkan, dan sebagainya.

Semua terangkum dalam sejarah kelam bangsa kita, yang pernah menjadi Negeri Satu Tafsir. Negeri yang tidak menganjurkan adanya diskursus dan perbedaan pendapat. Semua mesti sama dan setuju dengan atasan. Sehingga muncullah ungkapan asal bapak senang, asal atasan senang. Rakyat sengsara, kebenaran diperkosa, korupsi merajalela pun tak apa-apa.

Pancasila yang sedianya menjadi dasar dari segala tindak-tanduk kehidupan berbangsa, malah menjadi alat untuk memberantas kelompok-kelompok yang beda pendapat. Penataran demi penataran nilai-nilai Pancasila digelar secara radikal, bahkan disisip-susupkan dalam berbagai aktivitas kewargaan, mulai dari kurikulum pendidikan sampai asas berdirinya sebuah ormas. Semua mesti setuju dengan asas tunggal, tafsir tunggal tentang Pancasila.

Beruntunglah kita telah lepas dari masa-masa itu dan hidup di masa sekarang ini. Namun, betulkah beruntung dengan situasi semacam sekarang ini? Mari kita renungkan lagi.

*Esai ini pernah ditayangkan di beberapa kanal: Madrasahdigital.co, IBTimes.ID, dan Kalimahsawa.id